Tindak Lanjuti Arahan Mendagri, Gubernur Edy Rahmayadi Instruksikan Seluruh Jajaran Prioritaskan Upaya Pengendalian Inflasi

MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menjadikan isu pengendalian inflasi sebagai prioritas, seperti penanganan pandemi Covid - 19. Antara lain, dengan menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki.

Demikian disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, secara virtual dari Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Selasa ( 30/08/2022 ).

Baca juga: Terima Audiensi Pengurus PPRNB Samosir, Bupati Vandiko: Nilai-Nilai Budaya Agar Dipertahankan

Turut mendampingi Gubernur Edy Rahmayadi, Sekretaris Daerah Arief Sudarto Trinugroho, Kepala Biro Perekonomian Naslindo Sirait, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut Faisal Arif Nasution, dan Kepala Dinas Perindag Sumut Aspan Sofian

Menurut Edy Rahmayadi, tingkat inflasi Sumut periode terkini berada di angka 5, 62% (yoy), lebih tinggi dari rata-rata nasional (4, 94%). Lima komoditas utama yang menyebabkan hal ini, menurut Edy Rahmayadi, antara lain cabai merah, bawang merah, dan angkutan udara.

Baca juga: Kunjungan Misi Bank Dunia Disambut Hangat Pemerintah Kabupaten Samosir

Sesuai arahan Mendagri, menurut Gubernur, Pemprov Sumut harus melakukan berbagai upaya strategis. Antara lain mengintensifkan komunikasi publik yang baik, mempererat sinergitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), optimalisasi Satgas Pangan, melaksanakan gerakan tanam pangan cepat panen, serta optimalisasi kerja sama antardaerah (KAD)

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, perlunya langkah–langkah dalam menangani inflasi. Saat ini inflasi yang terjadi didunia cukup tinggi, bahkan ada negara-negara yang sudah mencapai hyperinflasi, sehingga terjadi ganguaan di bidang ekonomi, yang membuat efek domino krisis sosial, pengganguran, harga yang mahal, penduduk yang miskin. Juga krisis keamanan dan bahkan krisis politik yang membuat jatuh pemerintah.

Baca juga: Pemkab Labuhanbatu Rapat Persiapan HUT RI Ke-77

Mendagri mengatakan, pengalaman Indonesia yang mampu mengendalikan Covid19 sekaligus survive secara ekonomi, dapat menjadi kisah sukses yang patut dicontoh dalam upaya pengendalian inflasi saat ini. Sama dengan pandemi Covid-19, menurutnya kunci utama pengendalian inflasi adalah dengan menjadikannya sebagai isu prioritas dan sinergi semua stakeholder.. 

"Tahun 2019 akhir dimulai pandemi itu, Indonesia dianggap sukses oleh seluruh dunia mengendalikan Covid - 19 dan ekonomi kita juga kita tetap tumbuh kembali diangka 5, 4%. Tidak semua negara mampu mencapai prestasi ini. Ini patut kita contoh, dengan menjadikan isu ini (pengendalian inflasi) menjadi isu prioritas seperti saat pengendalian pandemi Covid19 ” katanya.

Baca juga: Puan Maharani: Indonesia Masih Akan Hadapi Ketidakpastian

Mendagri juga mengingatkan semua pihak, terutama pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas 'supply demand' pasar. Sebab kontribusi pemerintah daerah dalam mengendalikan harga di masing-masing daerah, akan berdampak besar dalam mengendalikan inflasi nasional.

"Hal penting yang harus diperhatikan kelancaran suplai barang dan menjaga distribusi komoditas, tidak ada penimbunan barang, menyediakan kelayakan infrastruktur untuk distribusi, serta antisipasi proses distribusi dalam kondisi gangguan cuaca. Selain itu, Pemda harus berhati-hati menyampaikan kondisi inflasi dan ketersediaan komoditas pokok di daerah kepada masyarakat, ” katanya.

Baca juga: Kawal Kebijakan Pemerintah, Kapolres Simalungun Adakan FGD Bersama Mitra Kerja dan Masyarakat

Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo menjelaskan dibutuhkan sinergi pusat dan daerah dalam upaya pengendalian inflasi saat ini, khususnya dalam pelaksanaan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Yaitu sebuah strategi yang bertujuan untuk mengkoordinasikan langkah-langkah pengendalian sisi supply secara lebih integratif, masif dan berdampak nasional dalam pengendalian komoditas pangan yang sangat diperlukan masyarakat.

Dalam jangka pendek, Dody Budi Waluyo menganjurkan agar pemerintah daerah melakukan operasi pasar yang didukung ketersediaan dana termasuk belanja tak terduga dari APBD, mengoptimalkan KAD yang didukung digitalisasi dan subsidi transportasi, serta meningkatkan upaya ketahanan pangan melalui program end-to-end dari hulu ke hilir, termasuk saprotannya. ( Karmel )